Komisi I DPR RI memberikan aspresiasi dan dukungan kepada Menteri Luar Negeri terkait hasil-hasil konferensi tingkat tinggi, posisi dan sikap politik Indonesia untuk isu-isu internasional terkini serta persiapan agenda dan program kementerian Luar Negeri ke depan.

Kesimpulan Rapat Kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I Agus Gumiwang Kartasasmita, dengan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Rabu (10/10) di Gedung DPR RI.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk merepon Asean Economic Community, Komisi I minta kementerian Luar Negeri untuk lebih meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan Kementerian/lembaga lain untuk memperbesar capaian-capaian bagi kepentingan nasional, dengan mengedepankan beberapa opsi terkait langkah-langkah kebijakan luar negeri yang akan diambil.

Selain itu, Komisi I memberikan dukungan atas sikap tegas Kementerian Luar Negeri terhadap Israel. untuk itu, mendesak Kementerian Luar Negeri untuk menerapkan prinsip retaliasi terhadap pejabat Israel yang masuk ke Indonesia, serta untuk mendesak masyarakat internasional agar Israel menghapuskan dan memusnahkan senjata nuklir sebagai upaya membangun regional Timur Tengah tanpa senjata nuklir.

Sehubungan dengan dinamika dan eskalasi konflik di Syiria, komisi I meminta Kementerian Luar Negeri untuk berperan aktif menjadi penengah atau fasilitator agar perdamaian dapat segera terwujud di wilayah tersebut.

Lebih lanjut, dengan telah disahkannya Undang-Undang tentang Industri Pertahanan, Komisi I DPR minta Kementerian Luar Negeri untuk memberikan pertimbangan politik luar negeri di dalam Komsite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dalam pengadaan alutsista dari luar negeri dan dalam kerjasama industri pertahanan dengan pihak luar negeri.

Dalam merespon perkembangan, tantangan dan peluang di bidang politik luar negeri, Komisi I minta Kementerian Luar Negeri melakukan evaluasi terhadap struktur organisasi Kementerian Luar Negeri sehingga lebih kompatebel, dan efektif dalam menjalankan misi politik luar negeri.

Terkait dengan Keputusan Rapat Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah yang menyepakati pemotongan Belanja Perjalanan dinas Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar 10-15% dari total belanja perjalanan dinas masing-masing K/L, Komisi I memberikan dukungan kepada Kementerian Luar Negeri mendapatkan pengecualian dari kebijakan tersebut. (as)